Beberapa waktu lama tanah air Indonesia dibuat gempar dengan pengesahan rancangan UU Omnibus Law Cipta Kerja. Bahkan pengesahan ini turut diikuti oleh berbagai protes dari banyak kalangan. Omnibus Law sendiri merupakan konsep undang undang baru yang menggabung secara resmi beberapa peraturan perundang undangan. Berikut beberapa poin penting dari UU Cipta Kerja.

Jam Kerja / Hari Libur

Poin yang berkaitan dengan jam kerja atau hari libur dalam Undang Undang baru ini meliputi jam kerja itu sendiri, hari libur mingguan, istirahat panjang, cuti haid, cuti hamil hingga melahirkan, dan hak menyusui. Beberapa hal ini merupakan yang banyak diperdebatkan oleh masyarakat terkait dengan Undang Undang tersebut.

Dengan adanya Undang Undang Omnibus Law yang baru ini, maka Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 yaitu UU Ketenagakerjaan otomatis tidak berlaku lagi. Ketentuan dari pasal 77 diubah menjadi setiap pengusaha wajib melaksanakan ketentuan perihal waktu kerja, dimana waktu kerja tersebut meliputi 7 jam dalam 1 hari, 40 jam dalam satu minggu untuk 6 hari kerja.

Atau 8 jam dalam 1 hari dan 40 jam dalam satu minggu untuk 5 hari kerja, dimana ketentuan ini tidak berlaku untuk beberapa sektor usaha. Ketentuan ini harus diatur dalam peraturan perusahaan dan perjanjian kerja antara perusahaan yang bersangkutan dan pekerja atau buruh. Sedangkan waktu kerja lembur sendiri per harinya menjadi 4 jam, dan 18 jam per minggu.

Pada Undang Undang sebelumnya, waktu kerja lembur bagi pekerja atau buruh paling banyak adalah 3 jam per hari dan 14 jam per minggu, namun hal ini berubah pada UU Cipta Kerja yang baru. Apabila pengusaha ingin seorang pekerjanya melakukan jam kerja lembur tersebut, maka harus memenuhi beberapa syarat terlebih dahulu.

Syarat yang dimaksud yaitu harus adanya persetujuan dari pihak yang yang bersangkutan dan wajib membayar upah kerja lembur. Sedangkan untuk waktu istirahat harus diberikan antara jam kerja paling sedikit setengah jam setelah para pekerja atau buruh bekerja selama 4 jam terus menerus. Dan waktu istirahat ini tidak dihitung sebagai jam kerja.

Untuk hari libur, UU Omnibus Law menuliskan bahwa hari libur mingguan 1 hari untuk 6 hari kerja, ini berbeda dengan UU pendahulunya (UU 13/2003) yang memberikan 2 pilihan pada perusahaan. Yaitu istirahat mingguan 2 hari untuk 5 hari kerja dalam seminggu, dan libur 1 hari setelah 6 hari kerja dalam satu minggu.

Selain itu pada UU Cipta Kerja yang baru, perusahaan tidak diwajibkan untuk memberikan istirahat panjang atau cuti bagi pekerja atau buruh. Jadi hak cuti panjang untuk buruh atau pekerja yang telah bekerja selama 6 tahun secara kontinu, yang tertera pada UU sebelumnya kini tidak berlaku dan diserahkan kembali pada kebijakan dari perusahaan.

Kemudian cuti haid di hari pertama dan kedua serta cuti hamil dan melahirkan bagi pekerja atau buruh perempuan, tidak tercantum pada UU Omnibus Law Cipta Kerja ini. Dimana pada pasal 81 UU 13/2003 masih terdapat aturan bahwa pekerja atau buruh perempuan berhak memperoleh libur ketika haid di hari pertama dan kedua, juga cuti melahirkan maupun jika mengalami keguguran.

Upah

Di dalam UU Omnibus Law, tertulis aturan mengenai upah satuan hasil dan waktu. Dimana upah satuan hasil merupakan upah yang ditetapkan berdasarkan satuan waktu seperti upah per jam, upah harian, upah mingguan, atau bulanan. Sedangkan upah satuan hasil ditetapkan berdasarkan hasil dari suatu pekerjaan yang telah disepakati antara pekerja dan pengusaha.

Kemudian Undang Undang Omnibus Law ini menyebutkan mengenai upah minimum provinsi atau UMP yang nantinya ditetapkan oleh Gubernur. Ini artinya UMK atau upah minimum kota/kabupaten, dan UMSK (upah minimum sektoral kota/kabupaten) tidak digunakan lagi pada peraturan yang baru tersebut.

Penghitungan mengenai upah minimum ini yaitu menggunakan rumus UMt + 1 = Umt + (Umt) x % Pet), dimana UMt yaitu upah minimum tahun berjalan dan PEt adalah pertumbuhan ekonomi tahunan. Rumus ini tidak memasukkan perhitungan inflasi, namun menjadi pertumbuhan ekonomi pada daerah.

Bonus & Jaminan Sosial

Pada Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 mengenai Ketenagakerjaan memang tidak mengatur terkait bonus, dimana pemberian bonus bergantung pada kebijakan masing masing perusahaan. Namun UU Cipta Kerja yang baru menuliskan aturan mengenai pemberian bonus penghargaan atau asuransi karyawan, dimana hal ini diberikan kepada para pekerja sesuai dengan masa kerjanya.

Kemudian untuk jaminan sosial seperti jaminan pensiun, tidak diberlakukannya sanksi pidana terhadap perusahaan yang tidak mengikutsertakan pekerja atau buruh ke dalam program jaminan pensiun. Sedangkan di Undang Undang sebelumnya ditekankan sanksi pidana setidaknya paling sedikit 1 tahun dan paling lama yaitu 5 tahun penjara.

Atau diberlakukannya denda paling sedikit 100 juta rupiah dan paling banyak 500 juta rupiah, bila perusahaan tidak mengikutsertakan pekerja atau buruh ke dalam program jaminan pensiun. Lalu ada lagi jaminan kehilangan pekerjaan yang kini tersedia aturannya di Undang Undang Omnibus Law yang baru, dimana sebelumnya aturan ini tidak dicantumkan.

Jaminan sosial yang berbentuk jaminan kehilangan pekerjaan pada UU Cipta Kerja ini dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan, dengan berdasarkan prinsip asuransi sosial. Dimana jaminan tersebut diadakan sebagai upaya untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak untuk pekerja atau buruh, ketika mengalami pemutusan hubungan kerja.

Beberapa poin penting dalam Undang Undang Omnibus Law Cipta Kerja 2020 ini penting untuk diketahui dan dipahami, baik untuk pekerja pada umumnya serta bagi anda yang bekerja di divisi HRD pada khususnya. Terlepas dari banyaknya protes dan kontroversi yang terjadi mengenai Undang Undang ini, apabila telah disahkan maka UU tersebut wajib untuk ditaati.

Keamanan adalah prioritas, bukan opsi.
Kami akan memastikan Anda berada di tangan yang baik.

Mulai Sekarang